https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Majalah_Senator_Edisi_Mei_2022.pdf
kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). “Kami juga membaca bagaimana respon publik terhadap kelangkaan dan kenaikan harga minyak
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Majalah_Senator_Februari_2023.pdf
minyak dan gas (migas), tetapi untuk mendapatkan BBM bersubsidi sangat sulit. “Keberadaan dan ketersediaan BBM bersubsidi jenis solar sangat signifikan mempengaruhi
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:UU-4-2012.pdf
jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. (6a) Harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan, kecuali dalam hal harga rata-rata
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_2010.pdf
(sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2011, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pasal 8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_1_Tahun_2005.pdf
anggaran akibat tekanan harga minyak, Pemerintah telah mengkaji secara matang dan seksama untuk melaksanakan penyesuaian harga BBM dalam negeri, dengan sekaligus
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2004.pdf
lebih tingginya pengeluaran untuk subsidi BBM sebagai akibat dari lebih tingginya perkiraan realisasi harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_3_Tahun_2015.pdf
tersebut antara lain dipengaruhi oleh imbas lanjutan kebijakan penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun 2014. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_41_Tahun_2008.pdf
anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam tahun anggaran 2009 ditempuh dengan kebijakan penetapan besaran subsidi BBM sesuai dengan Undang-Undang APBN
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_47_Tahun_2009.pdf
(sepuluh persen) dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2010, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi. Pasal 8
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_7_Tahun_1999.pdf
mengurangi dampak sosial dari krisis ekonomi dan moneter, anggaran bagi subsidi BBM, listrik, pangan dan obat-obatan tetap diperlukan. Di sisi pengeluaran pembangunan